"Laporannya banyak pejabat minta tiket ke panitia, dan juga ada BUMN yang borong tiket untuk diberikan kepada para pejabat," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (28/8).
Agus mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa para pejabat dan BUMN di bidang apa yang meminta tiket pertandingan kepada penyelenggara, INASGOC. Agus menegaskan pihaknya pasti bakal mendalami laporan tersebut.
"Kami sedang dalami. KPK menegaskan tindakan diatas masuk ranah gratifikasi," ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya mendapat informasi banyak penyelenggara negara yang menerima, bahkan meminta tiket menonton pertandingan pesta olahraga empat tahunan itu kepada INASGOC. Menurut Febri, hal tersebut tak dibenarkan aturan-aturan yang berlaku.
Febri pun meminta para pejabat yang meminta atau menerima tiket pertandingan Asian Games 2018 melaporkan kepada KPK.
"Sehingga kami imbau agar para pejabat segera melaporkan ke direktorat gratifikasi KPK jika telah menerima tiket tersebut," ujarnya.
Pelaporan gratifikasi, kata Febri bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL), di Android atau IOS atau akses gol.kpk.go.id. Dalam waktu maksimal 30 hari kerja, KPK akan melakukan analisis apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara.
Sebelumnya, banyak masyarakat protes dengan tiket pertandingan di sejumlah cabang olahraga pada gelaran empat tahunan itu. Kejadian ini lantas membuat Dewan Olimpiade Asia (OCA) bertindak tegas dengan memberikan teguran kepada INASGOC selaku penyelenggara.
Pasalnya, saat tiket disebut telah habis, sejumlah arena pertandingan Asian Games 2018 justru sepi penonton. Diperkirakan kursi-kursi kosong itu akibat tiket yang telah dipesan tetapi tidak datang ke arena untuk menyaksikan pertandingan.
Hal itu pun mendapatkan perhatian khusus dari Dewan Olimpiade Asia (OCA). Dalam surat per tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani Sekjen OCA Husain Al-Musallam menyebutkan OCA melihat masih banyak kursi kosong di berbagai arena pertandingan Asian Games 2018 diisi manajer pertandingan atau manajer arena yang berasal dari ofisial federasi nasional cabang olahraganya.
OCA mengatakan kondisi kursi kosong itu membuat tampilan yang tidak bagus, khususnya untuk kepentingan publikasi. Selain itu, kebijakan itu dibuat OCA semata-semata untuk memenuhi kepentingan penonton yang ingin menyaksikan pertandingan.
"Sebelumnya OCA telah menginstruksikan supaya kursi yang diberikan untuk ofisial tidak lebih dari 10 persen kapasitas venue. Kami akan berterima kasih jika Anda menginformasikan hal ini kepada ofisial venue terkait," demikian pernyataan OCA.
Menanggapi hal itu, Deputi II Bidang Administrasi Pertandingan Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) Francis Wanandi kepada CNNIndonesia.com mengatakan akan menjalankan perintah OCA tersebut.
Saat ini INASGOC mengaku tengah menyempurnakan kembali sistem penjualan tiket online. Itu diperlukan supaya tidak ada lagi penjualan tiket offline melalui loket-loket tiket yang berada di sekitar area GBK.
"Makanya sekarang kami larinya ke online semua supaya tidak ada kejadian seperti halnya tiket-tiket ganda itu. Sistemnya sedang kami sempurnakan, jangan sampai orang-orang yang punya akreditasi memakai kursi penonton. Kalau melaui online, harusnya tidak ada calo lagi," kata Francis.
(ugo/kid) Baca Dong Selanjut nya https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180828145212-12-325508/kpk-banyak-pejabat-minta-tiket-pertandingan-asian-games-2018Bagikan Berita Ini
0 Response to "KPK: Banyak Pejabat Minta Tiket Pertandingan Asian Games 2018"
Post a Comment