Menurutnya, netralitas Iriawan sebagai personel Polri dalam Pilkada Jabar akan terjaga karena hanya menjabat selama 13 hari dalam proses pilkada serentak 2018.
“Apa yang dapat dilakukan untuk ketidaknetralan itu ketika Plt gubernur hanya menjabat 13 hari?” ujar Basarah di Depok, Minggu (28/1).
Basarah memaparkan, Iriawan akan mulai mejabat pada 14 Juni 2018 atau setelah masa jabatan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berakhir pada 13 Juni 2018. Sementara masa jabatan Iriawan akan berakhir pada 26 Juni 2018 atau sehari sebelum proses pencoblosan Pilkada dilakukan pada 27 Juni 2018.
Lebih lanjut, Basarah menegaskan, netralitas personel Polri yang menjabat sebagai Penjabat kepala daerah tidak bisa ditentukan dengan asumsi. Ia khawatir, asumsi pihak tertentu justru menimbulkan fitnah.
Basarah juga menilai langkah Menteri Dalam Negeri jahjo Kumolo menunjuk Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin memiliki dasar hukum kuat. Tjahjo juga disebut pernah menunjuk personel Polri aktif, yakni Irjen Carlo Brix Tewu yang kala itu bertugas sebagai Staf Ahli di Kemkopolhukam sebagai Plt Gubernur Sulawesi Barat pada tahun 2017.
Bahkan, Basarah menyebut, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menunjuk Mayjen TNI Setia Purwaka sebagai Penjabat Gubernur Jatim pada Pilkada tahun 2008.
“Sudah ada yuresprudensi politik dan yurisprudensi hukum terhadap pengangkatan perwira tinggi TNI dan Polri untuk menjadi jabatan Plt Gubernur,” ujarnya.
Lebih dari itu, personel Polri dan TNI aktif yang menjabat sebagai Penjabat kepala daerah merupakan bentuk pelayanan publik.
Bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan juga yakin Iriawan akan netral sebagi penjabat gubernur Jabar.
Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri ini mengatakan, netralitas Iriawan merupakan perintah dari Kepolri Jenderal Tito Karnavian yang harus dipatuhi oleh seluruh personel Polri aktif.
“Kita garis komando. Kata pimpinan netral, ya netral, titik,” ujar Anton dalam kesempatan yang sama.
Anton menuturkan, netralitas Polri dan TNI tidak perlu diperdebatakan. Ia berkata, netralitas merupakan doktrin yang sejak awal diterima dan harus dipatuhi oleh seluruh personel Polri dan TNI.
Lebih lanjut, netralitas Polri dan TNI dalam politik juga terbukti dengan tidak adanya kasus melibatkan personel Polri dan TNI. Meski tidak ada kasus sampai saat ini, Anton menyebut Polri siap menghukum anggotanya yang tidak netral dalam politik.
“Boleh lihat Polri sampai saat ini, Alhamdulillah netral. Ada yang tidak netral pasti kami ditindak secara profesi,” ujarnya.
Di sisi lain, Anton enggan berkomentar dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumut.
Ia menilai, penunjukan dua jenderal Polri aktif itu kewenangan penuh Mendagri. Namun, ia menduga, penunjukkan Iriawan dan Martuani terkait pengalaman bertugas di dua wilayah tersebut.
“Saya tidak menanggapi. Itu kewenangan Mendagri. Saya siapa saja yang jadi Plt harus netral,” ujarnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadikan dua jenderal polisi sebagai pelaksana tugas gubernur.
Dua perwira tinggi yang diplot sebagai Plt Gubernur tersebut yakni Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara. (sur)
Baca Dong Selanjut nya https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180128194545-32-272147/pdip-tak-khawatirkan-netralitas-jenderal-plt-gubernur-jabarBagikan Berita Ini
0 Response to "PDIP Tak Khawatirkan Netralitas Jenderal Plt Gubernur Jabar"
Post a Comment