Siddik menyarankan agar Kapolri harus segera meralat pernyataannya dan meminta maaf kepada ratusan ormas lainnya yang bernaung di bawah MUI.
muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta.
Hidayatullah.com– Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang menginstruksikan jajaran Polres dan Polsek untuk hanya bekerja sama dengan dua ormas Islam saja, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta melabelkan ormas lainnya sebagai perontok NKRI.
Ketua Umum DDII Mohammad Siddik memprotes keras pernyataan Kapolri dalam video hasil liputan salah satu stasiun TV swasta dan yang beredar luas (viral) di media sosial beberapa hari ini.
“Jika video tersebut memang benar adanya, maka saya tidak habis pikir bagaimana mungkin pejabat sekelas Kapolri tidak tahu tentang sejarah perjuangan bangsa ini,” ujar Siddik dalam pernyataannya, Selasa (30/01/2018) diterima hidayatullah.com.
“Apakah Kapolri tidak tahu bahwa ormas-ormas Islam sebelum kemerdekaan ini sudah banyak terbentuk seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905, kemudian berubah menjadi ormas Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911. Ada juga Al-Irsyad yang berdiri tahun 1914, ada juga Persatuan Islam (PERSIS) yang berdiri tahun 1923, dan masih banyak ormas lainnya baik yang terbentuk sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan,” lanjutnya mengungkapkan.
Menurutnya, pernyataan Kapolri tersebut berbahaya dan memecah belah persatuan bangsa dan negara. Sebab, pernyataan tersebut dinilai dapat digunakan sebagai dalil para jajarannya di bawah untuk mengadu domba antar dua ormas tersebut dengan ormas lainnya. Justru dengan pernyataan tersebut akan merepotkan Polri dalam menjaga keamanan negara.
Baca: Untuk Mencapai Cita-cita Bangsa, Indonesia Jangan Disapih dari Islam
“Kapolri dan jajaran akan sulit menjaga keamanan di seluruh wilayah di Indonesia yang luas ini kalau hanya berpikir NU dan Muhammadiyah yang menjadi pendukung NKRI.
Coba kalau kita ke Banten, ormas terbesar adalah Mathla’ul Anwar, ke daerah Sumatera Utara dan Aceh tentu kita akan temui Al-Washliyah dan Perti yang terbesar, begitu juga bila ke NTB maka akan kita temukan Nahdlatul Wathan sebagai ormas terbesar, belum lagi Jawa Barat yang mempunyai basis Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Persis yang seperti Al Irsyad bersifat nasional,” paparnya yang sudah mengunjungi seluruh daerah di Indonesia.
Oleh sebab itu, Siddik menyarankan agar Kapolri harus segera meralat pernyataannya dan meminta maaf kepada ratusan ormas lainnya yang bernaung di bawah MUI.
“Kita juga punya asosiasi kerja sama ormas-ormas Islam khusus di bidang dakwah yaitu Majelis Ormas Islam (MOI) beranggotakan 12 ormas Islam; yaitu Dewan Da’wah, Mathlaul Anwar, Al-Washliyah, Persis, Wahdah Islamiyah, Al-Ittihadiyah, IKADI, PERTI, Syarikat Islam, Hidayatullah, dan lain-lain. Semuanya berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI, melalui program dakwah, pendidikan sesuai Pancasila dan UUD 45. Dewan Da’wah tiap tahun mengirimkan ratusan dai ke daerah perbatasan dengan harapan untuk membentengi aqidah umat dan jiwa nasionalismenya agar tetap menjadi warga Republik Indonesia yang baik,” terangnya.
Siddik pun mencontohkan, di Dewan Da’wah unsur para pembina banyak yang berasal dari berbagai ormas.
“Dulu kita punya Pembina KH Masykur dari NU, ada juga Prof Dr Yahya Muhaimin dari Muhammadiyah, ada Ustadz Anwar Shaleh dari PUI, ada juga Kiai Abdurrasyid Abdullah Syafi’i dari Asyafiiyyah, ada Ustadz Maman Abdurrahman dari Persis, ada Pak Yudo Paripurno dari Perti, dan lain sebagainya,” sebutnya.
Oleh karena itu menurutnya Dewan Da’wah dapat dikatakan sebagai penerus Masyumi, meski tidak aktif dalam kegiatan politik praktis.
Ia menambahkan, pendiri Dewan Da’wah, Mohammad Natsir, adalah orang yang pertama kali mencetuskan dan mempelopori Mosi Integral Mohammad Natsir, yang mengusulkan pembubaran RIS bentukan Belanda dan melahirkan Parlemen RI tanggal 3 April 1950.
“Mungkin tanpa jasa Allahuyarham Mohammad Natsir, Indonesia tidak akan seperti sekarang yang masih utuh dari Sabang hingga Merauke,” jelasnya.
Tentu, tandasnya, semua pihak mengapresiasi mengenai kontribusi Muhammadiyah (yang sudah berdiri 1912) dan NU (berdiri 1926). Tetapi kata dia tidak boleh ada yang mengabaikan keberadaan dan peran ormas-ormas Islam dalam sejarah perjuangan dan Kemerdekaan RI.
Sementara itu diketahui, menyikapi polemik atas pernyataan Kapolri Tito itu, Tito dikabarkan rencananya akan mengumpulkan ormas-ormas Islam.*
Baca: Tegaskan Hubungan Islam-Indonesia, HNW: Selain ‘JasMerah’, Juga ‘JasHijau’
Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Dewan Da'wah Kecewa Pernyataan Kapolri"
Post a Comment