Search This Blog

Pati Polri Diusulkan Jadi Pj Gubernur, JK: Biar Presiden yang Ambil Kebijakan

JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal polemik pengusulan dua Perwira Tinggi Polri menjadi pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara pada Pilkada Serentak 2018.

JK mengatakan, Pj Gubernur tidak harus berasal dari institusi Polri. Kendati begitu, ia juga memperbolehkan bila perwira Korps Bhayangkara itu menjabat sebagai Pj Gubernur asalkan ia setara dengan eselon I atau berpangkat Inspektur Jenderal di Polri.

BERITA TERKAIT +

"Tentu tidak harus, tapi juga boleh karena beberapa tahun lalu, tiga tahun lalu itu di Sulawesi Barat saya ingat benar itu Polri pejabatnya (Irjen Carlo Tewu) dan itu tidak ada yang protes dan jalan. Artinya tidak harus, tapi boleh," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (30/1/2018).

Politikus senior Golkar itu menuturkan, baik atau tidaknya usulan Pati Polri menjadi Pj Gubernur tergantung dari psikologi masyarakat sendiri dalam melihat hal ini. Lantas JK menyerahkan keputusan penunjukkan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

"Ini soal kebijakan, jadi biar nanti presiden mengambil kebijakannya. Bahwa itu boleh memang aturan itu mengatakan setingkat eselon I. Memang ada persamaan setingkat eselon I di Polri, ada rumusnya. Jadi bintang dua sama dengan eselon I," tutur JK.

 (Baca juga: DPR Harap Usulan Polisi Jadi Pj Gubernur Tak Buat Gaduh Tahun Politik)

Sebagian pihak mengkhawatirkan usulan pencalonan Pati Polri menjadi Pj Gubernur, khususnya di wilayah Jawa Barat. Pasalnya, di daerah tersebut ada calon dari Polri yang akan berlaga dalam Pilgub Jabar, yakni Inspektur Jenderal Anton Charliyan yang diusung PDI Perjuangan.

"(Kekhawatiran conflict of interest) ya itu masalah psikologinya di lokal. Tapi secara umum boleh (Pati Polri menjabat), tinggal kebijakan saja (oleh Jokowi)," jelas JK.

 (Baca juga: Polisi Jadi Pj Gubernur Dinilai Berpotensi Langgar UU Pilkada)

Sekadar informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah menyerahkan urusan Pj Gubernur ke Menko Polhukam Wiranto lantaran menuai polemik. Menurut Tjahjo, Wiranto akan melaporkan hal ini kepada Presiden Jokowi.

Sebelumnya

1 / 2

Let's block ads! (Why?)

Baca Dong Selanjut nya https://news.okezone.com/read/2018/01/30/337/1852176/pati-polri-diusulkan-jadi-pj-gubernur-jk-biar-presiden-yang-ambil-kebijakan

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Pati Polri Diusulkan Jadi Pj Gubernur, JK: Biar Presiden yang Ambil Kebijakan"

Post a Comment

Powered by Blogger.