Imparsial: Penjabat Gubernur dari Polri Kental Muatan Politik

Imparsial: Penjabat Gubernur dari Polri Kental Muatan Politik
Senin, 29 Januari 2018 | 6:55

[JAKARTA] Rencana Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk perwira tinggi Polri aktif sebabagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur di Jabar dan Sumut harus dikoreksi lantaran lebih kental muatan politiknya. Mendagri hingga kini bergeming penunjukan Plt Gubernur dari unsur Polri penting dengan dalih, menjaga keamanan selama pilkada di daerah rawan konflik.

"Kondisi ini tentu tidak hanya akan rawan politisasi, tetapi menimbulkan kecurigaan publik adanya kepentingan politik di balik penunjukkan itu," kata Direktur Imparsial Al Araf, di Jakarta, Minggu (28/1).

Al Araf meyakini, urgensi penunjukan Plt Gubernur dari unsur Polri demi menjaga stabilitas keamanan sangat tidak mendasar. Sebab, untuk memastikan keamanan pelaksanaan pilkada, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah,

mendukung dan memperkuat peran dan tugas yang dijalankan oleh kepolisian itu sendiri.

Dengan menempatkan perwira polisi aktif sebagai Plt Gubernur di beberapa daerah, dikhawatirkan bukannya memperkuat malahan melemahkan peran-peran kepolisian di tengah proses pelaksanaan pilkada.

"Langkah itu memunculkan polemik yang membuat kondisi politik menjadi kisruh, karena menempatkan institusi kepolisian dalam sorotan dan bahkan dicurigai sebagai instrumen pemenangan kandidat tertentu. Dinamika ini akan mendorong kondisi keamanan selama gelaran Pilkada 2018 berjalan tidak kondusif," lanjut Al Araf.

Selain itu, sudah terdapat contoh kasus Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 yang berlangsung panas tetapi relatif kondusif, padahal Plt Gubernur yang ditunjuk bukan dari kalangan Polri melainkan sipil.

"Dalam konteks itu, yang menentukan jaminan keamanan bukannya Plt Gubernur akan tetapi langkah kepolisian yang antisipatif dalam mengamankan pilkada dibantu oleh masyarakat. Artinya, dalih demi menjaga keamanan sehingga ditunjuk Plt Gubernur dari perwira Polri tidak berdasar dan berasalan," kata Al Araf.

Sekalipun Mendagri memiliki wewenang menunjuk kepala daerah di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada, alangkah lebih baik lagi jika Mendagri menghindari kebijakan yang memicu polemik bagi publik dan mengancam pelaksanaan pilkada yang demokratis, damai dan aman.

Imparsial, kata Al Araf, mendorong Mendagri untuk menunjuk dan menempatkan Plt Gubernur dari unsur pejabat di Kemdagri atau di tingkat pemprov untuk memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan daerah tetap berjalan baik.

Namun demikian, yang lebih penting lagi adalah adanya partisipasi dari semua pihak untuk memastikan terjaganya netralitas dari TNI dan Polri dalam pilkada. Hal ini merupakan suatu keharusan, sekaligus menjadi salah satu elemen dan kunci penting berlangsungnya politik elektoral kita menjadi demokratis, aman dan damai.

"Semua pihak, khususnya pemerintah dan elite politik, jangan sekali-kali memberikan ruang bagi terjadinya politisasi institusi keamanan (TNI/Polri) untuk kepentingan pemenangan elektoral," katanya. [E-11]

Let's block ads! (Why?)