Penolakan Islam Nusantara Bertentangan dengan Khittah MUI

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan, keputusan Rapat Koordinasi Bidang Ukhuwah MUI Provinsi Sumatera Barat harus diklarifikasi. Keputusan itu berupa pernyataan Islam Nusantara tidak dibutuhkan di Ranah Minang.

Zainut menilai, masalah Islam Nusantara, itu masuk dalam katagori cabang agama (furu'iyyah) bukan masalah pokok agama, karena hal itu hanya sebuah istilah bukan pada substansi. Sama halnya dengan Muhammadiyah yang menggunakan istilah Islam berkemajuan, dan MUI sendiri menggunakan Islam Wasathiyah.

"Jadi seharusnya hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan dan dipersoalkan karena justru dapat merusak hubungan persaudaraan sesama umat Islam," tegas dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/7).

Zainut menjelaskan, dalam putusan Ijtima' Ulama MUI di Gontor ada panduan bagaimana MUI menyikapi perbedaan paham keagamaan di kalangan umat Islam yang dituangkan dalam Dokumen Taswiyatul Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Keagaamaan).

Ia memberi contoh, dalam hal menyikapi perbedaan paham keagamaan yang sifatnya cabang dalam agama (furu'iyyah) harus bisa diterima sepanjang masih dalam wilayah perbedaan (majal al-ikhtilaf). "Perbedaan paham keagamaan yang kita tolak adalah yang masuk dalam katagori penyimpangan pada pokok agama atau ushuluddin," jelasnya.

Zainut juga menilai, keputusan tersebut telah menyalahi khittah dan jati diri MUI sebagai wadah berhimpun, musyawarah dan silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kalangan dan organisasi.

"Seharusnya MUI sebagai tenda besar umat Islam bisa menjadi pemersatu dan perekat persaudaraan (ukhuwah) Islamiyah bukan sebaliknya," ujarnya.

Selanjutnya Dewan Pimpunan MUI memastikan akan mengevaluasi putusan tersebut sesuai dengan mekanisme peraturan organisasi yang ada. (jaa)