Polemik Pidato Jokowi dan Prabowo di Hari Minggu - detikNews

Jakarta - Dua kandidat capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subainto, melakukan kampanye pada hari Minggu, 24 Februari 2019. Pidato keduanya menuai polemik.

Jokowi, yang berpidato dalalm acara Konvensi Rakyat di Sentul, Jawa Barat, memamerkan sejumlah program kerja. Dia menjelaskan 3 program teranyar, yakni Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja.

"Saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat. Nanti akan ada Kartu Sembako Murah yang seperti ini," kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Minggu (24/2/2019).

Jokowi lalu beranjak mengenalkan kartu baru yang disebutnya KIP Kuliah. Kartu ini merupakan program lebih lanjut dari KIP. "Artinya, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah ini, akan dapat membantu biaya pendidikan hingga tingkat kuliah. Membantu biaya pendidikan dari anak usia dini hingga sampai kuliah, sampai kuliah... dengan kartu ini," katanya.

Setelah itu, Jokowi mengenalkan satu kartu lainnya, yaitu Kartu Pra-Kerja. Kartu ini dijanjikan berfungsi memfasilitasi pelatihan kerja bagi para pencari kerja. Tiga program itulah yang kemudian menuai kritik dari kubu penantang.

Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief memberi nilai C pada pidato Jokowi tersebut. Bagi Andi, pidato Jokowi masih kurang. "Saya tidak mendengar proses penguatan dan konsolidasi demokrasi serta menjawab jalan keluar situasi yang mengarah pada injustice. Pidato Jokowi malam ini saya beri nilai C," jelasnya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali, menyoroti akses lapangan pekerjaan yang menurutnya tidak tersedia. Karena itu dia memandang program Kartu Pra-kerja hanya seperti obat pereda nyeri.

"Makanya, program darurat yang seperti Panadol, cuma menghilangkan rasa nyerinya dikasih Pra-Kerja, Kartu Pra-Kerja,. Yang diperlukan bukan Kartu Pra-Kerja,, yang dibutuhkan pekerjaan yang itu gagal untuk disediakan," sebut Mardani.

Juru bicara BPN, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyebut kartu-kartu tersebut tak diperlukan andai negara sudah sepenuhnya hadir untuk kepentingan rakyat. Rahayu, atau akrab disapa Sara, mengatakan pelaksanaan program-program dalam bentuk kartu itu harus jelas. Dia meminta transparansi dari pemerintah.

Pidato Jokowi yang menyinggung soal konsesi tanah juga dikritik. Ekonom Rizal Ramli bahkan 'mengkerdilkan' pidato capres petahana itu.

"Saya mohon maaf, dari pidato itu menunjukkan bahwa (pemikiran) Presiden Jokowi kerdil karena pemilik tanah yang paling besar ada di sekitarnya," ujar Rizal Ramli.

Rizal menyarankan agar Jokowi mengambil semua lahan dengan konsesi yang besar itu secara adil. Sebab, menurutnya, kebanyakan pemilik lahan tersebut merupakan pendukung Jokowi.

Pada hari yang sama, capres Prabowo Subianto juga menyampaikan pidato di Mojokerto, Jawa Timur. Pidato Prabowo pun menuai polemik. Eks Danjen Kopassus itu menyebut para elite di Jakarta akan membagi-bagikan uang menjelang Pilpres 17 April 2019.

"Saya selalu katakan elite yang ada di Jakarta itu sudah kehilangan akal sehat. Yang ada di mereka adalah keinginan mengakal-akali rakyatnya sendiri. Mereka memandang rakyat Indonesia bodoh, bisa dibohongi. Nanti menjelang tanggal 17, mereka sudah punya niat bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Saudara-saudara sekalian, itu uang rakyat Indonesia sendiri," kata Prabowo dalam pidatonya di GOR Kesenian Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, bagi-bagi uang itu hanya akan membuat senang rakyat Indonesia selama 1-3 hari. Dia menilai bagi-bagi uang itu justru akan menghancurkan masa depan generasi bangsa Indonesia.

Timses pasangan nomor urut 02 menjelaskan maksud pernyataan Prabowo. "Praktik money politics itu merupakan fakta hukum tersendiri. Itu kan merupakan bagian dari fakta, Pak Prabowo khawatir hal itu akan terjadi karena merusak demokrasi dan merusak pilpres, jangan seperti itu. Oleh karena itu, BPN punya rencana khusus dalam hal monitoring dan pengawasan agar tak terjadi money politics," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Viva Yoga Mauladi.

Pernyataan Prabowo itu disambut oleh Timses Jokowi-Ma'ruf. Wakil Direktur Kampanye TKN Daniel Johan mempertanyakan elite yang dimaksud Prabowo. Dia meminta Prabowo sebut nama siapa elite di Jakarta yang mau bagi-bagi duit di hari pencoblosan. "Elite siapa yang akan bagi-bagi duit?" kata Daniel.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Arsul Sani tak merasa tersindir dengan pernyataan Prabowo tersebut. Dia justru menyebut Prabowo selalu berprasangka buruk. "Kami juga yang tidak bisa memahami dari Pak Prabowo, statement itu selalu mulai dari prasangka, suuzan. Sering kali karena yang ber-statement Pak Prabowo kemudian mengalir ke bawah. Kemudian kalau sudah ke bawah pasti ditambah-tambahi, dikreasi sendiri, narasi lebih seram daripada itu. Kalau seperti ini terus, memang pemilu kita tidak jadi kondusif," ujar Arsul.

Bawaslu juga ikut bersuara terkait pernyataan Prabowo yang menduga akan ada money politics di Pilpres 2019. Bawaslu berharap capres Prabowo melaporkan dugaan ada elite bakal bagi-bagi duit menjelang Pilpres 17 April. Pelaporan diminta disertai bukti pendukung.

"Ya kan kalau memang itu ada, maksudnya memiliki data akurat kemudian bisa jadi petunjuk bahwa apa yang disampaikan itu berpotensi terjadi, ya kami berharap ada informasi ke Bawaslu," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo.

Saksikan juga video 'Pidato Jokowi, Rizal Ramli: Ngeles Melulu':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/aan)

Let's block ads! (Why?)