Penyaluran Bantuan ke Palu dan Donggala Terkendala Kesulitan Akses

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyaluran bantuan personel penyelamat maupun logistik ke wilayah terdampak gempa di Sulawesi Tengah belum lancar karena kendala transportasi. Akses melalui jalur darat, udara, dan maupun laut masih sulit ditembus.

"Dengan jalur darat sudah dilakukan sejak semalam, tapi karena tidak ada jaringan komunikasi kami tidak bisa dapat laporan dari tim BPBD," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Sabtu (29/9/2018).

Ia menyebutkan, TNI memberangkatkan tujuh Satuan Setingkat Kompi (SSK) Batalyon Kesehatan, Batalyon Zeni Tempur, Batalyon Infantri, dan Batalyon Zeni Komunikasi dan Konstruksi dengan dua pesawat Herkules dari Bandara Halim Perdana Kusuma.

Namun, pagi tadi pesawat tidak bisa mendarat di Palu dan akhirnya turun di Makassar dan perjalanan disambung dengan helikopter Super Puma.

Polri juga mengirimkan tim SAR beserta peralatannya. Tim BPBD maupun pemerintahan dari kabupaten dan provinsi tetangga juga diminta mengirimkan bantuan, baik personel maupun logistik kebutuhan dasar, melalui jalur darat.

Namun demikian, tim tersebut masih membutuhkan waktu beberapa jam tambahan untuk bisa tiba di Kota Palu, terlebih Donggala yang medannya lebih sulit karena medan berbukit. "Ada yang baru bisa tiba nanti malam, ada yang besok pagi," katanya.

Kendala muncul karena sejumlah ruas jalan menuju Kota Palu maupun Donggala terputus karena rusak akibat gempa atau tertimbun longsor. Adapun jika menempuh transportasi laut, pelabuhan tidak ada karena rusak diterjang tsunami pada Jumat (28/9/2018).

Namun demikian, menurut Sutopo, Kementerian Perhubungan RI sudah dapat memastikan petang ini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie dapat kembali didarati oleh pesawat sehingga bantuan personel tim SAR, media dan logistik diharapkan bisa lancar masuk ke Kota Palu.

Presiden Joko Widodo, menurut Sutopo, sudah menghubungi Gubernur Sulawesi Tengah dan meminta agar segera menetapkan Status Darurat sehingga bantuan dapat lancar masuk ke Palu dan Donggala.

BNPB juga akan mendampingi pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk segera menetapkan masa tanggap darurat dan membentuk organisasi tanggap darurat gempa Donggala.

"Radiogram dari Menteri Dalam Negeri sudah dikeluarkan meminta gubernur segera menetapkan darurat bencana. Akan kita bentuk organisasi tanggap darurat, sampai saat ini belum terbentuk," katanya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melakukan pemetaan dampak gempa, memastikan listrik segera menyala lagi dan bahan bakar tersedia di Kota Palu dan Donggala. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang berupaya melancarkan kembali layanan telekomunikasi.

Kementerian Sosial, kata Sutopo, sudah menurunkan tim Tanggap Bencana (Tagana) dan mengirimkan logistik meski belum bisa menembus Palu dan Donggala. Kementerian Kesehatan membuka pusat kesehatan bersama Dinas Kesehatan setempat, serta mengirimkan "buffer stock" obat dari Makassar menuju lokasi terdampak gempa dan tsunami.

"NGO-NGO kemanusian saya rasa juga sudah banyak yang bergerak membantu ke sana. Yang sekarang dibutuhkan segera memulihkan kembali aliran listrik, komunikasi, makanan siap saji, tambahan personel SAR, tenda, terpal, selimut, makanan bayi, dan seterusnya," ujar Sutopo.

Ia menuturkan, banyak warga mengungsi di luar rumah sesuai saran tim SAR karena gempa susulan masih terjadi. Mereka disarankan mengungsi di jalan, lapangan, dan tempat yang jauh dari tebing rawan longsor, jauh dari sambungan udara tegangan ekstra tinggi atau tiang-tiang listrik serta baliho.

"Yang dirawat di rumah sakit pun semua masih di luar ruangan karena ditakutkan terjadi gempa susulan," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

Baca Dong Selanjut nya https://nasional.kompas.com/read/2018/09/29/18213031/penyaluran-bantuan-ke-palu-dan-donggala-terkendala-kesulitan-akses

Bagikan Berita Ini